Menggabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon I dan II untuk seluruhnya;
Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka kepada Pemohon I dan II tidak sah;
Menyatakan dalam hukum bahwa penetapan tersangka kepada Pemohon I dan II tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan pasal 183 KUHAP Jo putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014;
Membebankan biaya perkara aquo kepada Negara;